DPR: Asing Belum Beri Nilai Tambah Dalam Distribusi BBM

ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Bobby Adityo Rizaldi menegaskan, bahwa keterlibatan perusahaan asing dan swasta nasional di bisnis hilir minyak dan gas (migas) sampai saat ini belum memberikan nilai tambah dalam distribusi BBM bersubsidi.   Hal ini disampaikan Bobby menjawab pertanyaan sentanaonline.com, Senin (15/10)  terkait rencana sejumlah pimpinan BPH Migas yang berencana meliberalisasi bisnis distribusi SPBU di Jawa-Bali pada 2013.   “Saat ini hanya ‘moral-pressure’ yang bisa dilakukan, karena terbukti perusahaan asing belum ada yang mampu memberikan nilai tambah dalam distribusi BBM bersubsidi,” tukasnya.

Menurut anggota Fraksi Partai Golkar ini, pihaknya mendukung Pertamina sebagai satu-satunya badan yang mendistribusikan BBM subsidi. “Kita dukung Pertamina sebagai satu-satunya distributor BBM subsidi. Tapi  tentunya harus didukung dengan legislasi baru dan regulasi turunannya,” paparnya.   Bobby mengaku bahwa secara legislasi dan regulasi memang menjadi kelemahan yang bisa memungkinkan kegiatan yang akan dilaksanakan BPH Migas itu terealisasi. “Ini yang akan kita perbaiki di revisi UU Migas.  Kalau bisa menekan biaya bagus, tapi bagaimana mungkin, kalau fasilitas saja masih banyak yang numpang Pertamina,” tutupnya.   Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria juga menyampaikan hal yang sama.   Menurutnya,  peluang SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) asing ùntuk ikut mendistribusikan BBM bersubsidi sangat dimungkinkan karena didukung Undang-undang.

“Untuk itu perlu segera merevisi Undang-undang No 22/2001 tentang migas dan susun UU migas baru yang murni berpihak kepada kepentingan dan kedaulatan energi nasional yang terlepas dari kendali pihak asing,” katanya saat dihubungi Sentanaonlone.com, Minggu.   “Pada prinsipnya kita ini tidak alergi dengan asing, contohnya keberadaan industri otomotif di dalam negeri. Namun ketika menyangkut hajat hidup orang banyak seperti migas yang merupakan produk kebutuhan pokok dan tidak tergantikan, maka ini tidak bisa jatuh ke tangan asing,” tandasnya.   Sofyano menegaskan, adanya pernyataan yang akan memberi kesempatan kepada SPBU asing untuk turut mendistribusikan BBM bersubsidi  harus segera diklarifikasi oleh Pemerintah sebelum mendapat reaksi dari rakyat. “Sebaiknya BPH Migas segera mengklarifikasi pernyataannya.

Jangan tunggu sampai ada reaksi dari rakyat baru mau beraksi,” pungkas.   Sebelumnya, Ketua  Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Eri Purnomohadi mengklaim 4 Ketua Komite BPH Migas mengungkapkan akan meliberalisasi bisnis distribusi SPBU di Jawa-Bali pada 2013.   “Benar, soal liberalisasi itu sudah diungkapkan 4 Ketua Komite BPH Migas karena mereka pernah meminta pendapat saya terkait hal tersebut yang akad direalisasikan  tahun depan,” ungkap Eri Jumat lalu.   Eri mempertanyakan benefit (keuntungan) apa yang akan didapat negara jika distribusi BBM subsidi di Jawa-Bali diberikan ke pihak asing juga.   “Justru sebaliknya benefit akan dirasakan pengusaha SPBU Asing. Di Jawa-Bali ini ‘gadingnya’ distribusi BBM subsidi, infrastruktur dibangun Pertamina, dari yang tidak ada pasar menjadi market pasar, kok SPBU asing mau dengan enaknya jualan BBM subsidi juga disini, enak betul mereka,” pungkasnya. (SentanaOnline)