JAKARTA – DPR dan pemerintah harus mempercepat revisi UU Migas dan memberikan dasar hukum yang tepat kepada institusi pengganti BP Migas. Agar negara terhindar dari gugatan […]

INILAH.COM, Jakarta – Pemerintah harus segera mengeluarkan Surat Keputusan Menteri untuk mengelola sektor hulu migas dengan menggunakan sumber daya manusia BP Migas. Hal itu menindaklanjuti putusan […]

Jakarta, 9/11 (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta gas yang diproduksi di Indonesia harus mendapat prioritas untuk pasokan dalam negeri karena kebutuhan gas industri dan […]