JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, pihaknya terus memastikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk berperan dalam menangkal hoaks. Karena menurutnya, hoaks bisa mengganggu laju pembangunan negara.
Misalnya, dalam sebuah kebijakan atau pembentukan Undang-Undang (UU) baru yang sebenarnya mempermudah masyarakat, justru ditentang karena adanya hoaks. Imbasnya, pembahasan tertunda dan laju pembangunan serta investasi juga ikut tertunda.
“Nah ini perlu diantisipasi, jangan sampai banyak penolakan tapi substansinya tidak dipahami, ini kan bahayanya dari hoaks. Kami ingin memastikan eksekutif punya program menangkal itu,” ujar Bobby dalam Webinar Literasi Pemuda Tangkal Hoaks di Masa Pandemi Covid-19, Selasa (10/11).
Ia menambahkan, adanya hoaks juga bisa membuat keresahan dan konflik tersendiri di masyarakat. Contohnya, adanya informasi salah soal bantuan dari pemerintah. Imbasnya, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah turun karena pemerintah dinilai tidak menepati janji.
“Misalnya pemerintah menjanjikan bantuan dua kali, tapi informasi yang beredar di masyarakat itu tiga kali. Kan jadi konflik akhirnya, padahal janji pemerintah memang hanya dua kali gitu. Ini contoh saja,” ucap dia.
Lebih lanjut, Bobby menilai masalah hoaks ini tidak bisa dianggap enteng dan disikapi secara sederhana. Pasalnya, hoaks juga bisa merugikan terhadap keberlangsungan kehidupan di masyarakat.
Ia khawatir, banyaknya hoaks yang berada di internet, masyarakat justru semakin ragu untuk memanfaatkan internet. Maka dampaknya masyarakat terkesan mengabaikan hal positif yang ada di internet.
“Padahal kan internet ini bisa menambah ilmu pengetahuan, bisa juga berdagang atau bisa jadi pekerjaan sampingan juga. Misalkan berdagang, lewat internet kan bisa sampai ke luar negeri,” imbuh Politisi Partai Golkar ini.
Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah terus membuat program edukasi dalam peningkatan literasi digital. Komisi I, lanjut dia, ingin memastikan adanya program dari Kemenkominfo dalam rangka menangkal hoax, misalnya lewat program literasi digital, satgas penangkal hoaks dan penindakan hukum lewat UU ITE.
Harapannya, masyarakat terutama pemuda tidak lagi mudah percaya terhadap hoaks yang tersebar di internet. Karena, hampir 95 persen adanya hoaks dimulai dari handphone dan media sosial yang akrab dengan pemuda atau milenial.
“Komisi I DPR menyadari pentingnya peningkatan literasi digital ini terutama untuk mengamankan generasi kedepan. Kuncinya dengan menumbuhkan budaya membaca yang benar dan kritis serta selalu menyaring informasi yang ada. Harapannya pemuda bisa jadi agen penangkal hoaks,” tutur dia. (Gisesya Ranggawari)
Sumber : https://www.validnews.id/DPR-Minta-Pemerintah-Terus-Berperan-Tangkal-Hoaks-BTo