Industri Telekomunikasi Dinilai Butuh Relaksasi Biaya Hak Penyelenggaraan
Jakarta: Industri telekomunikasi dinilai membutuhkan relaksasi biaya hak penyelenggaraan (BHP) dan universal service obligation (USO). Karena industri telekomunikasi memiliki andil untuk memberikan kontribusi ekstra dalam rangka mendukung ekonomi tetap berputar via work form home (WFH) atau sekolah dari rumah.
“Iya saya setuju, bila kemenkominfo bisa berikhtiar bersama untuk meringankan beban industri telekomunikasi, dengan relaksasi pembayaran BHP dan USO,” kata Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi dalam keterangannya, Jakarta, Jumat, 17 April 2020.
Ketua Umum APJII, Jamalul Izza, mengatakan industri telekomunikasi awalnya tampak diuntungkan dengan traffic internet di masa work from home (WFH) dan belajar dari rumah saat pandemi covid-19. Namun, hal ini tidak serta merta berdampak positif terhadap pendapatan industri telekomunikasi. Pendapatan industri telekomunikasi justru menurun drastis akibat banyak hotel dan kantor korporasi yang berhenti beroperasi.
“Justru kami mulai kencangkan ikat pinggang,” kata Izza.
