Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mendukung langkah pemerintah apabila memberikan relaksasi bagi industri telekomunikasi pada saat pandemi virus corona atau Covid-19.
Dukungan itu, kata Bobby, berupa penundaan pembayaran biaya hak penyelenggaraan (BHP) telekomunikasi dan kontribusi universal service obligation (USO) pada periode 2019 yang akan jatuh tempo akhir April 2020.
“Saya setuju apabila Kemenkominfo bisa berikhtiar bersama untuk meringankan beban industri telekomunikasi dengan relaksasi pembayaran BHP dan USO,” kata anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Bobby dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 17 April 2020.
Dia menjelaskan bahwa relaksasi tersebut bukan berarti meniadakan kewajiban pembayaran BHP dan USO, melainkan memberikan kelonggaran termin pembayaran yang adil.
Hal itu, menurut dia, karena industri telekomunikasi punya andil untuk memberikan kontribusi ekstra dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
“Industri ini punya andil untuk memberikan kontribusi ekstra dalam rangka mendukung ekonomi tetap berputar via bekerja dari rumah (WFH) dan sekolah dari rumah,” ujar Bobby seperti dilansir dari Antara.
Bobby menilai relaksasi tersebut bisa berupa penundaan pembayaran BHP dan USO, menurunkan rate atau cara lain yang berbeda dari situasi normal sebelum bencana pandemi COVID-19.
Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meminta Pemerintah memperhatikan industri telekomunikasi di tengah pandemi COVID-19.
Ketua Umum APJII Jamalul Izza meminta Pemerintah untuk turut serta meringankan beban industri telekomunikasi pada masa-masa sulit ini.
