Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Berikan Relaksasi terhadap Industri Telekomunikasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mendukung usulan relaksasi Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) dan Universal Service Obligation (USO) industri telekomunikasi.

Diketahui, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengusulkan kelonggaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) dan kontribusi Universal Service Obligation (USO) untuk periode 2019 yang akan jatuh tempo pada akhir April 2020 ini.

“Relaksasi ini bukan meniadakan kewajiban tersebut, tapi memberikan kelonggaran termin pembayaran yang adil,” kata Bobby dalam keterangannya, Jumat (17/4/2020).

Bobby menuturkan relaksasi dibutuhkan karena industri telekomunikasi memiliki andil untuk memberikan kontribusi ekstra dalam rangka mendukung ekonomi tetap berputar via work form home (WFH) atau sekolah dari rumah.

“Bisa berupa penundaan, atau menurunkan rate nya atau cara lain yang berbeda dari situasi normal sebelumm bencana pandemi Covid-19 ini,” kata politikus Golkar itu.

Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meminta pemerintah untuk memperhatikan industri telekomunikasi.

Sektor ini tampaknya diuntungkan dengan melonjaknya trafik internet di masa-masa work from home (WFH) dan belajar dari rumah saat pandemi Covid-19.

Tetapi, ternyata hal ini tidak serta merta berdampak positif terhadap pendapatan industri telekomunikasi.

Justru pendapatan drastis menurun dengan banyaknya hotel dan kantor korporasi yang berhenti beroperasi.

“Justru kami mulai kencangkan ikat pinggang,” kata Ketua Umum APJII, Jamalul Izza.

APJII yang memiliki lebih dari 500 anggota perusahaan internet service provider (ISP) di seluruh Indonesia, bukanlah deretan perusahaan-perusahaan besar.

Mayoritas anggota APJII adalah perusahaan ISP kecil yang notabene hidup dari model bisnis Business to Business (B2B). Di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak perkantoran yang tutup.

Mengalihkan aktivitas pekerjaan di rumah masing-masing karyawannya.

Telah terbit pada

 Sumber : https://m.tribunnews.com/nasional/2020/04/17/anggota-komisi-i-dpr-minta-pemerintah-berikan-relaksasi-terhadap-industri-telekomunikasi