Tidak Semua Lifting Migas di APBN Milik Negara
MigasReview, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Bobby Rizaldi, mengatakan sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) dapat memberi pendapatan ratusan triliun kepada negara atau hampir sepertiga dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Namun, dia menjelaskan, dari lifting 840.000 barel per hari (bph) tidak semua yang ada di APBN punya negara.
“Dari 840.000 bph, kira-kira setelah dipotong cost recovery dan minyak bagian kontraktor, Indonesia dapat 550.000-560.000 bph. Pendapatan migas sekian ratus triliun ada juga pengurangan cost recovery sekian triliun,” jelasnya pada acara diskusi energi, di Jakarta, Senin (8/7). Oleh karena itu, lanjut Bobby, sektor hulu migas punya 2 peran penting. Pertama, memastikan minyak yang dimiliki negara bisa amankan pendapatan APBN.
“Walau lifting minyak beberapa kali meleset, tapi target pendapatan negara selalu lebih. Sehingga peran ini bergeser, kita melihat agar SKK Migas amankan pendapatan negara dulu. Mengamankannya juga perlu upaya, yaitu ambil minyak sebanyaknya, sekaligus pastikan biaya untuk eksploitasi minyak terkendali,” ujarnya.
Kedua, dengan memprediksikan cadangan minyak diperkirakan tersisa untuk 12 tahun lagi, sudah saatnya perlu dilakukan eksplorasi-ekplorasi baru untuk temukan cadangan minyak baru. “Ini yang diperlukan SKK Migas untuk berikan ‘rayuan’ pada investor-investor agar masuk ke sini untuk tanamkan modal, serta membuat data migas baru,” imbuh Bobby.
Selain itu, Bobby juga menyinggung mengenai peran national oil company (NOC) yang harus lebih besar dibandingkan international oil company (IOC), karena di negara-negara penghasil migas hampir 80 persen produksi migasnya dipegang oleh NOC. Sementara di Indonesia, Pertamina yang dianggap sebagai NOC produksinya tidak sampai 25 persen.
“Selain itu, negara-negara yang memiliki NOC, dana yang diterima perusahaan dari hasil produksi diinvestasikan kembali untuk temukan cadangan baru (plow back). Sedangkan di Indonesia, dana yang diterima Pertamina tidak besar untuk diinvestasikan kembali. Malah sebagai BUMN, dipotong deviden dulu,” ujar Bobby. Sehingga, untuk hal tersebut yang menghambat NOC Indonesia untuk melakukan temuan-temuan cadangan minyak baru. (op)
