Komisi VII DPR RI dan Pemerintah Bahas dan Tetapkan RUU APBN Tahun Anggaran 2014

JAKARTA – Hari ini, Rabu (4/9/2013), Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah cq. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membahas dan akan menetapkan RUU APBN Tahun Anggaran 2014 yang selanjutnya akan dibawa ke Badan Anggaran kemudian ditetapkan sebagai UU APBN di Rapat Paripurna DPR. Hadir mendampingi Menteri ESDM, Plt. SKK Migas dan Pejabat Eseon I dan II dilingkungan Kementerian ESDM.

” Sembilan hal yang dibahas dan ditetapkan pada raker ini, yaitu, harga rata-rata minyak bumi (ICP), lifting minyak bumi, lifting gas bumi, lifting migas, volume BBM bersubsidi, volume LPG 3kg, subsidi BBN (nabati), subsidi LGV, alpha BBM bersubsidi.,” ujar Menteri ESDM, Jero Wacik, mengawali Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR mengenai pembahasan & penetapan asumsi dasar sub-sektor migas RUU APBN TA 2014, Senin (4/92013).

Untuk ICP, berdasarkan perkembangan realisasi harga ICP dan sesuai yang disampaikan presiden dalam nota keuangan, diusulkan, asumsi ICP RAPBN 2014 adalah USD106/barel.

Lifting minyak bumi, dengan memperhitungkan kondisi capaian 2013 dan pengembangan lapangan baru KKKS tahun 2014 diusulkan, asumsi lifting minyak bumi RAPBN 2014 adalah 870 ribu barel/hari. Lifting gas bumi, diusulkan 1,24 jt BOEPD, sehingga lifting migas untuk RAPBN 2014 adalah 2,11 jt BOEPD.

Selain yang sudah disebutkan diatas, pemerintah dan Komisi VII juga membahas besaran volume BBM bersubsidi termasuk didalamnya volume BBN. Pemerintah mengusulkan volume BBM ditambah dengan volume BBN sebesar 50,5 jt Kl dengan perincian, premium, termasuk 0,5% bioetanol: 32,96 juta Kl, minyak tanah 1,1 juta Kl, solar, termasuk 10% biodiesel, 16,44 juta Kl. Subsidi LPG 3 kg, untuk lanjutkan suksesnya program konversi minyak tanah ke LPG, maka diusulkan subsidi LPG 3 kg RAPBN 2014 adalah 4,78 jt ton.

Subsidi BBN, dalam rangka kebijakan diversifikasi energi dan melihat perkembangan harga ke-ekonomi-an BBN, subsidi BBN (nabati) RAPBN 2014 diusulkan, untuk bioethanol RP 3.500/ liter, biodisel Rp 3.000/liter dan subsidi LGV, sebesar Rp 1.500/liter atau sama dengan APBN-P 2013.

Terakhir, alpha BBM bersubsidi, berdasarkan penerapan alpha BBM 2013, diusulkan pemerintah rata-rata alpha BBM bersubsidi RAPBN 2014 tetap sama dengan formula APBN-P 2013.  Rapat Kerja hingga berita ni diturunkan masih dalam sesi pendalaman dan belum menetapkan asumsi makro yang akan menjadi dasar RAPBN tahun anggaran 2014.

Sumber

http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/6430-komisi-vii-dpr-ri-dan-pemerintah-bahas-dan-tetapkan-ruu-apbn-tahun-anggaran-2014-.html