Anggota DPR: Pemerintah Harus Siapkan IT atau RFID
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR, Bobby Rizaldi mengingatkan pemerintah bahwa bila opsi dua harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang diambil, maka perlu benar-benar disiapkan infrastrukturnya.
Sebagaimana diutarakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, pemerintah akhirnya mengambil opsi untuk membagi BBM premium menjadi dua jenis harga. Harga premium yang pertama seharga Rp 4.500 khusus untuk motor dan angkutan umum. Sedangkan harga premium untuk kendaraan pribadi harganya lebih mahal.
“Pelaksanaan opsi tersebut, memerlukan infrastruktur untuk dapat mengidentifikasi kendaraan seperti IT atau RFID,” tegas Politisi Golkar ini kepada Tribunnews.com, Jakarta, Selasa (16/4/2013).
Selain itu, dia tegaskan, utamanya, pelaksanaan opsi ini jangan diberlakukan tiba-tiba. Tapi pelaksanaannya dengan sosialisasi yang cukup misalnya 1 tahun kedepan.
“Karena pelaksanaan di SPBU yang menyulitkan. Walaupun bila dimulai dari pembagian lokasi SPBU misalnya untuk kendaraan pribadi atau publik,” pesannya.
Lebih lanjut dia katakan, opsi pemerintah ini perlu didukung. Tetapi tentunya tetap pelaksanaannya jangan menyusahkan masyarakat.
“Bagus saja bang opsi ini. Karena intinya BBM harga subsidi harus bisa didistribusikan pada pengguna sesuai Perpres 15/2012,” jelasnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengatakan semua opsi kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai sulit.
Namun akhirnya pemerintah mengambil opsi untuk membagi BBM premium menjadi dua jenis harga. Harga premium yang pertama seharga Rp 4.500 khusus untuk motor dan angkutan umum. Sedangkan harga premium untuk kendaraan pribadi harganya lebih mahal.
“Semua opsi ini sulit, jadi opsi membagi dua jenis harga premium harus dilakukan,” ujar Jero Wacik, Selasa (16/4/2013).
Untuk memuluskan rencana pembagian dua jenis premium, pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Jero menambahkan opsi membagi dua harga premium bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah saja, tapi juga untuk kepentingan masyarakat. Pasalnya Jero menilai alokasi BBM bersubsidi sebesar 46,1 juta kiloliter, banyak digunakan untuk masyarakat kelas atas dengan kendaraan pribadinya.
“Untuk apa ? Untuk kepentingan yang lebih besar. Jadi yang menengah atas harus kena lebih, yang bawah harus dilindungi. Itu kira-kira, jadi harus dimengerti semua,” kata Jero.
