DPR minta pemerintah atur open access pipa gas
Sindonews.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan, kebutuhan gas untuk industri semakin
meningkat. Karena itu, perlu ada penataan open access jaringan pipa gas oleh pemerintah dalam
rangka memperlancar distribusi bahan bakar gas.
“Kebutuhan gas semakin lama semakin meningkat. Kami harapkan Kemenperin, Kementerian ESDM untuk
menata open access,” kata Anggota Komisi VII DPR, Bobby Rizaldi dalam Seminar Open Access di
Kemenperin, Jakarta, Rabu (13/3/2013).
Menurut Bobby, banyak terjadi hambatan distribusi gas akibat belum adanya pengaturan open
access. Misalnya, pipa gas milik Perusahaan Gas Negara (PGN) yang dimonopoli PGN dan tidak bisa
digunakan oleh industri dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang juga memerlukan gas.
“Kita lihat PGN kinerjanya baik, tetapi adanya tendensi monopoli baik transporter dan
distributor, ada sinyalemen terhambatnya sektor listrik, listrik di beberapa tempat terkendala
infrastruktur (gas). Ada satu fungsi jalur tersebut bukan jalur transportasi, tapi alat
negosiasi niaga,” jelasnya.
Akibat hambatan infrastruktur pipa gas yang belum terbuka aksesnya ini, lanjut Bobby, industri
nasional dan PLN tersendat karena kekurangan sumber energi. “Ini membuat bukan hanya sektor
listrik yang lesu, tapi industri juga,” pungkas dia.
