Jika Freeport Pergi, Pemerintah Harus Cari Pengganti

Calculatro and stacks of Euro currency --- Image by © John Smith/Corbis

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat menyayangkan lambatnya proses renegosiasi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia. Selain hasil yang tidak kunjung terlihat, progresnya pun terasa mandek hingga saat ini.

Anggota Komisi VII DPR RI Bobby Rizaldi menyatakan akan mempertanyakan hal tersebut kepada pemerintah dalam waktu dekat. “Nanti kita akan bertanya kepada pemerintah sudah sampai mana progresnya dan kenapa sampai terlambat,” kata Bobby, Rabu (5/9/2012).

Menurutnya, dengan memastikan hasil renegosiasi, seperti perpanjangan kontrak sampai 2041 sudah cukup bagus. Jikapun tidak perpanjang, menurut Bobby, juga harus dipastikan siapa pengganti posisi Freeport. Karena masuk ke 2013, dia mengatakan akan ada penyesuaian Undang-Undang Minerba.

“Atau tidak mau nunggu sampai 2012 saja apa? Sampai dia selesai kontrak, apa juga sudah diperhitungkan siapa penggantinya,” jelasnya.

Selama ini, Bobby menyatakan Freeport menyumbang pendapatan yang cukup besar untuk Indonesia. Jika perusahaan asal Amerika Serikat ini hengkang, maka dengan lahan yang tersedia harus segera dicarikan perusahaan yang akan menggantikannya.

“Mungkin di sini pemerintah harus konsisten lah agar urusan ini cepat selesai,” pungkasnya. (Okezone.com)