DPR Curigai Ada Pengusaha Nasional Jadi Penumpang Gelap
BEREDAR KABAR PERTAMINA CUMA DIKASIH JATAH 40% DI BLOK MAHAKAM
RMOL.Rencana PT Pertamina (Persero) menguasai penuh Blok Mahakam kelihatannya akan kandas. Pasalnya, di DPR beredar kabar pemerintah akan kembali memperpanjang kontrak perusahaan asal Prancis, Total E&P, untuk mengelola blok tersebut.
Dari informasi yang beredar, Pertamina hanya diberikan jatah 40 persen di blok migas tersebut. Padahal, perusahaan pelat merah itu sangat ngebet untuk mengelola Blok Mahakam 100 persen.
Kabar yang berkembang itu cukup beralasan. Pasalnya, selama sepekan ini Mentei Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik didampingi Deputi Operasi BP Migas Gde Pradnyana melakukan kunjungan kerja ke Prancis dan Inggris untuk menyelesaikan persoalan minyak dan pertambangan.
Anggota Komisi VII DPR Achmad Rilyadi mengaku dirinya mendapat informasi perpanjangan kontrak Blok Mahakam dengan perusahaan asal Prancis itu. Dia sangat menyayangkan jika kabar tersebut benar.
Menurut Rilyadi, seharusnya pemerintah tidak memperpanjang kontrak blok migas itu dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pertamina. “Kenapa Pertamina hanya diberikan 40 persen saja, harusnya sama seperti Blok West Madura,” protesnya.
Di Blok West Madura, kata Rilyadi, BUMN Migas itu menguasai 80 persen kepemilikan. Di Blok Mahakam mestinya juga sama. Total E&P, selaku pengelola lama maksimal diberikan 20 persen.
Ia menduga, ada penumpang gelap dalam proses perpanjangan Blok Mahakam. ”Pasti ada pengusaha nasional yang ikut bermain untuk bisa mengelola blok itu. Biasanya itu pengusaha yang dekat dengan penguasa. Ini seperti West Madura,” jelasnya.
Anggota Komisi VII DPR Bobby Rizaldy juga mengaku mendapatkan informasi yang sama soal perpanjangan Blok Mahakam. Dia pun meminta pemerintah menjelaskan kabar tersebut kepada parlemen.
“Kalau benar, kenapa pemerintah bisa mengambil kebijakan itu. Apakah Pertamina sudah menyerah tidak bisa mengelola itu,” katanya seraya menambahkan, selama ini DPR terus memperjuangkan agar blok-blok migas yang habis kepemilikannya dikelola oleh perusahaan nasional.
Kementerian ESDM belum ada yang bisa dimintai klarifikasi soal kabar tersebut. Sementara hingga berita ini diturunkan, Kepala BP Migas R Priyono juga belum menjawab SMS yang dikirim Rakyat Merdeka.
Namun, pekan lalu, Priyono mengatakan, jika Pertamina ingin mengelola Blok Mahakam, harus ada masa transisi dahulu. “Pertamina sementara transisi dahulu, biar Total yang jalan,” katanya.
Menurut Priyono, selama ini Total E&P sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai operator. “Kami memberikan rekomendasi Pertamina masuk ke Blok Mahakam sebagai pemegang saham, bukan sebagai operator. Jadi, biarlah kembali Total E&P yang bertindak sebagai operator.,” kata Priyono. [Harian Rakyat Merdeka]
