Jum’at, 24 Februari 2012
RMOL.Pengusaha meminta pemerintah cepat memberi kepastian mengenai rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, jika terlalu lama berwacana, bisa berdampak buruk bagi masyarakat.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan, kepastian kenaikan harga BBM diperlukan pengusaha untuk menghitung beban biaya produksi. Kalau angka kenaikan dan waktu sudah pasti, pengusaha langsung bisa menghitung penyesuaian harga barang.
“Harga barang akan naik, itu pasti. Tapi harus cepat ada kepastian harga BBM-nya, agar kita bisa segera hitung berapa kenaikan barang,” kata Sofjan di Jakarta, kemarin.
Jika pemerintah terlalu lama berwacana, lanjutnya, bisa timbul spekulasi harga di masyarakat. Sebelum BBM naik, bisa-bisa harga barang sudah naik. Karena itu, pemerintah perlu cepat memberi kepastian.
Sofjan juga berharap, pemerintah tidak terlalu tinggi dalam menaikkan harga BBM. “Pengusaha hanya bisa menerima kenaikan BBM hingga menjadi Rp 6.500 per liter. Di atas itu, kita tidak sanggup,” katanya.
Untuk meredam dampak kenaikan, Sofjan meminta pemerintah segera membenahi infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan yang masih buruk, agar beban pengusaha bisa berkurang. Dengan begitu, kenaikan harga BBM tidak terlalu membebani.
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, kenaikan harga BBM harus dijadikan momentum untuk menghabisi pungli alias pungutan liar.
“Pungutan yang menyangkut perizinan dan pelabuhan harus bisa dihapus agar tidak semua beban terpikul di dunia usaha,” pintanya di Jakarta, kemarin.
Hidayat yakin, dampak kenaikan harga BBM dalam sektor industri tidak terlalu terasa apabila konversi penggunaan gas terealisasi. Karena itu, pemerintah akan terus berusaha mempercepat konversi BBM ke gas agar beban pengusaha bisa lebih ringan.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution memprediksi, kenaikan harga BBM di atas Rp 1.000 per liter akan berdampak pada melonjaknya angka inflasi hingga di atas 5,5 persen.
“Inflasi tergantung berapa kenaikan harga BBM. Kalau naik lebih dari Rp 1.000, maka inflasi akan melampaui dari target BI di kisaran 5,5 persen,” kata Darmin di Jakarta, kemarin.
Namun, kata Darmin, kenaikan harga BBM subsidi perlu dilakukan. Sebab, jika terus ditahan, APBN bisa jebol. Saat ini saja sudah terjadi kejomplangan dalam neraca ekspor-impor migas.
Pengamat ekonomi Aviliani mengatakan, saat ini adalah waktu yang tepat menaikkan harga BBM. Alasannya, inflasi saat ini masih rendah dan sektor mikro juga berjalan baik.
“Ya kalau mau naikin, sekarang saja. Jangan nanti pas inflasi lagi tinggi baru dinaikin, itu akan jadi bahaya,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Aviliani yakin, kalaupun saat ini harga BBM dinaikkan, tidak akan menyumbang inflasi yang terlalu tinggi. “Saya kira paling tinggi berada di kisaran 5 sampai 6 persen, nggak akan sampai dua digit,” imbuhnya.
Namun, Komisi VII DPR nampaknya belum setuju rencana kenaikan harga BBM. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Bobby Rizaldi mengatakan, dalam Undang-Undang APBN 2012, tidak ada opsi kenaikan harga BBM.
“Makanya, hingga kini Komisi VII DPR belum membahas soal kenaikan harga,” kata Bobby.
Kalau pemerintah keukeuh mau menaikkan harga BBM, kata Bobby, maka pemerintah harus mengajukan dulu APBN Perubahan (APBNP) pada DPR. Nah, di APBNP itu kemudian diatur kenaikan harga. “Jadi, tidak bisa langsung ditetapkan begitu saja,” cetusnya.
Masalahnya, kata Bobby, dalam pengajuan APBNP, pemerintah tidak boleh hanya mengajukan satu sektor. Syarat perubahan APBN minimal 10 sektor, di antaranya kenaikan harga minyak, kurs, penyerapan anggaran dan optimalisasi pendapatan.
Kalaupun harga BBM dinaikkan, tambahnya, angka kenaikan harus tepat. Kalau hanya Rp 1.000 per liter, tidak akan terlalu banyak menolong bolongnya APBN. “Itu cuma impas. Tidak banyak yang bisa kita hemat,” cetus Bobby.
http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/02/24/55778/Cepetan-Dong-Pastikan-Kenaikan-Harga-BBM…-