Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Tak Potong Anggaran Pertahanan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi meminta pemerintah tidak memotong anggaran di bidang pertahanan dan keamanan.

Menurutnya pemotongan anggaran dapat mengurangi daya gentar Indonesia di tingkat kawasan.

“Pemerintah tidak boleh memotong anggaran sektor Hankam dan BNN, untuk menjaga kedaulatan NKRI, TNI harus mengejar ketertinggalan postur Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista),” kata Bobby di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/8/2016).

Politikus Golkar itu mengingatkan sektor pertahanan tidak hanya memerlukan dana untuk modernisasi Alutsista.

Namun, membutuhkan perawatan dan pembelian yang baru.

Apalagi, banyak Alutsista yang sudah tidak berfungsi.

Ia pun khawatir kemampuan negara melemah dengan berkurangnya anggaran di sektor pertahanan dan keamanan.

Menurutnya, jika anggaran akan dipotong maka lebih baik tahun depan agar tidak mengganggu program yang sudah di buat di 2016.

“Kalau mau dipotong, tahun depan saja, jangan mengurangi apa yang sudah di programkan tahun 2016 ini,” katanya.

Ia menilai keputusan Presiden Joko Widodo sudah tepat mengangkat Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

Selain respon pasar industri keuangan yang positif juga karakternya yang cepat dalam mengambil keputusan.

Namun, kondisi moneter dan fiskal saat ini berbeda dengan kondisi 2008, yaitu Minimum Essential Forces (MEF) TNI baru dimulai, dan anggaran Polri naik signifikan dari tahun 2011 hanya Rp 3,7 triliun sampai 2016 sebesar Rp73 triliun.

Sri Mulyani diminta tidak mengubah road map sektor Hankam yang sudah dimulai tahun 2008. tribunnews.com