Bobby Rizaldi – Komisi I DPR Minta Pemerintah Nyatakan Sikap soal Muslim Uighur

Jakarta – Komisi I DPR RI sepakat dengan langkah pemerintah untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri China terkait muslim Uighur. Namun DPR meminta pemerintah untuk menyatakan sikap agar China memberikan kebebasan beragama terhadap warga negaranya.

“Menurut saya harus ada pernyataan sikap. Ya sikap itu bisa saja mengimbau jangan dilakukan, berikan kebebasan untuk menjalankan agama bagi muslim yang ada di Uighur. Ada keberpihakan terhadap penindasan pada muslim Uighur,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari kepada wartawan, Rabu (25/12/2019) malam.

Kharis mengatakan pihaknya sepakat Indonesia tidak usah campur tangan degan urusan dalam negeri China. Namun sebagai negara muslim, Indonesia diharapkannya mengambil sikap.

“Saya sepakat untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri, jadi sesuai dengan politik luar negeri kita. Tapi jika terjadi penindasan, pelanggaran HAM dan Indonesia sebagai, apalagi ini definitif sekali yang ditindas, yang seperti yang di berita itu adalah orang Islam. Sementara Indonesia negara yang mayoritas muslim atau muslim terbesar itu saya kira tidak bisa tinggal diam,” kata dia.

“Minimal degan statement, oke, kita tidak akan mencampuri urusan dalam negara lain sebagai sikap kita selama ini kepada seluruh negara di dunia, karena bebas aktif. Tapi pernyataan dukungan, sikap pemerintah Indonesia itu tak bisa tinggal diam terkait dengan adanya hal-hal seperti yang banyak negara menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di China, di Uihgur,” imbuhnya.

Kharis menilai bahwa konsttitusi China sangat memperbolehkan warga negaranya untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Kharis kemudian mencontohkan sikap Indonesia terhadap penindasan yang dilakukan terhadap Palestina.

“Karena sepanjang yang saya tahu konstitusi China itu menghargai atau memperbolehkan orang untuk menjalankan agamanya. Sebagaimana sikap kita memprotes penindasan Israel terhadap Palestina, jelas sekali kan,” tegas Kharis.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mendukung diplomasi lunak yang dilakukan pemerintah untuk mengetahui permasalahan terkait muslim Uighur. Bobby juga mendorong pemerintah untuk melakukan politik luar negeri bebas aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

“Saya melihat statement Pak Moeldoko dan Pak Mahfud sudah sejalan. Prinsipnya RI tidak akan mencampuri urusan dalam negeri RRT (China) dan seperti dijelaskan Pak Mahfud, diplomasi lunak itu untuk mengetahui situasi sebenarnya di sana tanpa ada aksi diplomatik yang mengintervensi,” kata Bobby saat dihubungi terpisah.

Bobby meminta masyarakat Indonesia tidak terprovokasi terkait pemberitaan muslim Uighur. Politikus Golkar itu berharap tidak ada kericuhan di Tanah Air seperti yang terjadi saat demonstrasi di Hong Kong.

“Yang perlu kita jaga di dalam negeri, jangan sampai persoalan Uighur ini disebarkan dari perspektif adanya penindasan umat agama tertentu dan mengakibatkan aksi-aksi atau mobilitas massa yang sampai ricuh seperti di Hongkong 22/12 kemarin,” kata dia.

“Perlu adanya kewaspadaan terhadap semua permasalahan atau hal yang bisa ‘memicu’ mobilisasi massa yang berpotensi konflik domestik,” lanjutnya.

Bobby menegaskan Komisi I akan mengawal pemerintah dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. Bobby menilai langkah RI untuk melakukan pendekatan dengan cara diplomasi lunak sudah tepat.

“Komisi I tentu akan mengawal pemerintah RI untuk melakukan politik luar negeri bebas aktif dan ikut serta dalam perdamaian dunia sesuai konstitusi kita. Terkhusus soal Uighur ini, saya pribadi menilai pendekatan pemerintah dalam merespons hal tersebut sudah tepat,” jelasnya.

Diketahui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah Indonesia tidak ikut campur soal muslim Uighur. Moeldoko menegaskan tiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warganya.

“Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara. Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (23/12).

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan maksud pernyataan Moeldoko tersebut. Mahfud menyebut pemerintahan akan melakukan diplomasi lunak dengan China.

“Pak Moeldoko bilang kita tak ikut campur, saya bilang juga tak ikut campur, tapi kita diplomasi lunak. Diplomasi lunak itu artinya bicara apa, tidak langsung ikut campur,” kata Mahfud di kediaman Menkominfo, Johnny G Plate, Jalan Bango I, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Rabu (25/12). (https://news.detik.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *